Negeri Cacat Hukum

Saya buta sejarah. Dulu, hampir tak pernah tertarik membolak-balik halaman buku sejarah kecuali jika mendekati waktu ulangan umum. Hahahhahh, ulangan umum adalah ritual saat SD, SMP, dan SMA. Lucu juga membongkar memori tentang ulangan umum.

Meski bukan yang paling pintar di dalam kelas, saya juga tak terlalu bodoh rasanya. Untuk ulangan Mata Pelajaran Sejarah, tak kurang dari angka 8 selalu terpampang di rapor saya. Bagaimana tidak, saya hanya harus menghapal tahun dan peristiwa saja, sangat mudah bukan? Dan kepentingannya, hanya untuk nilai ulangan umum, tak lebih.

Tapi, sekarang saya sudah lupa lagi tahun dan peristiwa yang saya hapal di zaman Orde Baru hingga dekade awal Reformasi. Tapi tentu saja, buku-buku sejarah yang dikonsumsi siswa-siswi saat itu adalah buku sejarah versi Orde Baru.

Saya juga baru tahu saat saya berada di akhir kelas 3 SMA, kalau sejarah itu sangat bergantung dengan siapa yang tengah berkuasa. Terkejut, dan menyesal karena saya terlambat mengetahui. Saat ini saja saya ingin melacak lagi sejarah kelahiran negeri ini, sedari awal berdiri.

Untuk sekadar pernah tahu, karena saya juga tak begitu mudahnya menghapal peristiwa-peristiwa itu dan mengenangnya seumur hidup. Kalau saat SD, SMP, dan SMA, hapalan itu hanya sampai hari ulangan umum, selepas itu, saya tak peduli.

Buku-buku Soe Hok Gie.

Buku-buku Soe Hok Gie.

Ini salah satu fakta sejarah yang amat mengejutkan saya, bahwa negara ini, dari hari ke hari, tak pernah berusaha maksimal untuk memperbaiki segala sesuatu yang paling mungkin dibenahi. Kecacatan hukum negara yang memproklamasikan kemerdekaannya 17 Agustus 1945 ini sudah ada sejak dulu dan hingga menginjak tahun ke-65 di hari jadinya, negara ini belum berbenah.

Cerita ini berjudul “Seorang Dosen, Seorang Pengacara, dan Seorang Mahasiswa” diterbitkan oleh Harian Mahasiswa Indonesia, Edisi Jawa Barat, 7 Juli 1969, dan saya baru membacanya belakangan ini:

Pagi itu saya datang ke Biro Rektor UI. Setelah saya menyelesaikan urusan saya di sana, saya mampir ke tempat Boy Mardjono, S.H. Dia adalah kepala bagian kriminologi UI dan juga menjadi pengajar di FHUI. Orangnya masih muda dan serius kalau bekerja.

Kami ngobrol-ngobrol, dan Boy bercerita bahwa lembaganya baru saja menerima mayat seorang tahanan dari polisi. “Mengerikan. Beratnya hanya tiga puluh kilo lebih. Kurus dan tulang pipinya telah bersatu dengan kulit. Menurut polisi ia orang gila dan menolak makan di penjara.

Tetapi kami memeriksanya, ternyata dia menderita sejenis penyakit di mulutnya. Sehingga dia tidak bisa makan dan menelan. Sakt sekali. Kalau sekiranya dibawa ke dokter, dengan mudah dia bisa disembuhkan. Kita dapat membayangkan penderitaannya sebelum mati.

Lapar, tetapi tidak dapat menelan makanan. Rupa-rupanya laporan-laporannya pada polisi tidak dihiraukan. Dan setelah bertempur dengan kelaparan dan kesakitan, beberapa puluh hari kemudian ia mati.”

“Kenapa tidak dibawa ke RSUP,” tanya saya secara naif sekali. Boy tersenyum. Tidak menjawab, tetapi saya mengerti maksudnya. Menurut Boy, tahanan-tahanan yang ada di seksi polisi amat menderita hidupnya. Tidak dipedulikan, menunggu perkaranya berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Tidak diperiksa dan dipedulikan.

Seperti sang mayat tadi. Bagi pegawai penjara, sang mayat tadi hanya nomor dari urutan tahanan-tahanan yang ada. Tak ada yang mau peduli dengan keluhan-keluhannya, dan setelah mati, daftarnya hanya dicoret begitu saja. Nomor sekian tidak ada lagi. Wajahnya menjadi wajah tak bernama.

Sudah hampir setahun saya tak bertemu Yap Thiam Hien, S.H. Saya menghormatinya karena sikapnya yang tegas dan berani, tetapi selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan yang kuat. Sesudah saya menyelesaikan soal-soal “dinas”, ia berpesan pada saya sebelum saya minta diri:

….

“Hati saya hancur, ingin berontak terhadap segala ketidak-adilan ini. Seorang laki-laki dewasa di hadapan saya melihat penegak-penegak hukum menginjak-injak hukum,” katanya sayu.

Dari seorang temannya saya mendengar betapa “tergugah hatinya” ketika salah seorang “langganannya”, pemuda luntang-lantung Williem Sangadji mati dalam tahanan polisi Glodok, setelah ditahan bertahun-tahun, tanpa pernah diperiksa. Mati dibunuh dalam suatu perkelahian dalam penjara.

Ia menulis sebuah surat kiriman, di mana dia memperingati kita bahwa apa yang terjadi pada Williem Sangadji sekarang, dapat pula terjadi pada kita besok. Hanya pada Dia-lah kita dapat mengharapkan keadilan yang benar-benar.

Yap sebagai seorang pengacara yang terkenal dan “established”, terbakar idealismenya melihat kenyataan sehari-hari yang penuh dengan ketidak-adilan. Melihat hakim-hakim yang korup, jaksa-jaksa yang makan sogok, polisi-polisi yang memeras dan tahanan-tahanan yang mati di penjara tanpa diperiksa.

Ada satu hal yang saya tidak mengerti tentang Fakultas Hukum di Indonesia (maafkan, saya tidak belajar hukum). Begitu banyak tahanan yang ada, yang terkatung-katung nasibnya di penjara.

Dan ada begitu banyak mahasiswa Fakultas Hukum, beribu-ribu dan hampir tiap universitas (entah berapa ratus jumlahnya), memunyai fakultas hukum. Apakah tidak sebaiknya mahasiswanya (paling tidak yang jurusan pidana), sebelum mereka lulus, mereka harus mengurus sebuah perkara yang terkatung-katung berbulan-bulan atau bertahun-tahun yang di kota mereka.

Atau mengurus sebuah kasus pelanggaran hukum (misalnya rumah diserobot oleh tentara). Sehingga dengan demikian mereka dapat melihat secara kongkret tahanan-tahanan yang kurus, polisi-polisi yang menjadi maling, ibu-ibu yang kemudian menghayatinya secara emosional. Agar hukum tidak menjadi teori-teori yang njelimet dan pasal-pasal sekian, dan nomor-nomor mati dari suatu UU….

Bagi saya, lebih berguna mengurus perkara seorang tukang sayur yang disewenang-wenangi polisi daripada mengurus seminar besar yang tak dapat dilaksanakan. Dan Senat Mahasiswanya lebih berguna mengurus “civic mission”-nya ke penjara-penjara daripada menstensil diktat tentang rule of low.

Tetapi ini hanyalah ide seorang mahasiswa yang tidak tahu tentang liku-liku hukum, tetapi melihat keyataan sehari-hari.

*Tidakkah, cerita yang ditulis Soe Hok-gie berpuluh-puluh tahun lalu itu masih relevan dengan kondisi hukum negara kita hari ini?*

Shares 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *