Berita Basi: Harga Birokrasi Mahal

Terlalu pagi untuk misuh-misuh sebenarnya. Tapi juga sebenarnya terlalu memancing amarah menghadapi birokrasi dan staf pelayanan publik di pemerintahan ini.

Jam 1.30 saya tiba di kantor menteri di Pejambon untuk melegalisir ijazah dan transkrip nilai saya yang merupakan lulusan kampus swasta di Jakarta. Dengan penuh percaya diri, saya mengangsurkan dua dokumen tersebut kepada staf di sana.

“Map kuningnya mana, Dek?” si bapak berwajah ramah bertanya.

“Map kuning? Gak punya, Pak,” suara saya menjawab santai.

“Lho, belum ke Kementerian ….?”

“Belum Pak. Emang harus ke sana dulu ya?”

“Iya, harus ke sana dulu. Setelah dapat legalisir dari sana baru bisa legalisir di sini.”

“Oh, saya kira langsung ke sini Pak. Karena sebelumnya saya telepon Kedutaan.  Katanya dia butuh legalisasi dari kantor ini sebelum bisa diterima di sana. Makasi Pak…”

Dengan berat hati saya meninggalkan kantor menteri di Pejambon menuju kantor menteri di HR Rasuna Said. Menjelang sore ketika saya tiba di sana: jam 02.20 WIB. Setelah menyeberangi jembatan yang sama seperti beberapa tahun lalu saat saya masih meliput di sana, saya tiba di pintu masuk gedung administrasi.

“Mau ke mana, Mbak?” petugas keamanan bertanya tenang.

“Mau legalisir ijazah, Pak,” saya menyahut datar.

“Wah, udah mau tutup, Mbak. Tunggu aja di sini nanti dibantuin.”

Saya pun diarahkan ke ruang tunggu di lobi gedung itu. Menunggu tanpa meresapi istilah “bantuan” yang dimaksud. Berbaik sangka, mungkin itu yang sedang saya lakukan.

Sekitar 10-15 menit saya tunggu, tidak ada seorang pun yang datang membawa bantuan dimaksud. Lalu saya dekati lagi sekuriti tadi dan bertanya. Sekuriti bilang, tunggu. Lalu saya kembali menunggu sampai seseorang menghampiri saya.

“Mau legalisir Mbak?” sebuah suara laki-laki berusia sekitar 30-an.

“Iya, Mas.” Lalu reflek saya mengangsurkan dokumen-dokumen berbahasa Inggris itu.

“Wah, ini belum dilegalisir ke notaris?”

“HAH? NOTARIS? Pake notaris lagi, Mas?”

“Iya Mbak. Ini kan ijazah dari kampus swasta. Mesti pake notaris.

“Waduh! Ribed ya ternyata…” hanya itu suara yang keluar. Tak punya ide untuk berkomentar apa  lagi.

“Iya. Mbak gak percaya? Ayo ikut saya ke lantai 3.”

Lalu saya mengikutinya menuju lift. Bukan! Bukan karena tidak percaya. Tapi lebih karena ingin tahu apa yang akan saya lakukan di lantai 3 itu.

“Permisi Pak. Saya mau legalisir ijazah,” itu suara saya.

“Legalisir bukan di sini. Di loket 11. Tapi jam segini udah tutup. Saat itu jam 02.49 WIB.

“Lho, tadi saya diminta ke sini Pak sama Mas yang tadi.”

“Mas yang mana?”

Aku menunjuk seseorang yang sedang asik berbincang dengan orang-orang di ruangan itu. Tidak ada komputer di meja si bapak yang aku hampiri (atas arahan dari Mas tadi). Hanya ada setumpuk kertas-kertas dan orang-orang tanpa aktivitas berarti.

“Oh, itu kan bukan orang sini. Oke, jadi begini….”

Si Bapak menceritakan prosedur yang harus saya lalui untuk mendapat legalisasi atas ijazah dan transkrip nilai dari kampus swasta di Jakarta yang telah terakreditasi sejak puluhan tahun itu.

1. Legalisasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Notaris

2. Legalisasi dari Kementerian Hukum dan HAM (tiga hari kerja)

3. Legalisasi dari Kementerian Luar Negeri (dua hari kerja)

4. Setelah itu baru bisa mendapat legalisasi dari Kedutaan negara tujuan (dua hari kerja)

“Terima kasih, Pak.”

Lalu saya angkat kaki. Oh, betapa panjangnya birokrasi itu. Mana birokrasi satu atap? Mana? :(

Saya tiba kembali di lobi tempat saya menunggu “bantuan”. Sengaja saya menanti si pemberi bantuan karena ingin tahu. Karena tidak ada lagi waktu yang perlu saya kejar, toh saya sudah terlambat dan tetap harus kembali besok pagi untuk memulai segala proses yang dijelaskan si Bapak di lantai 3.

Tidak sampai 10 menit, si pemberi bantuan tertangkap mata saya.

“Hai, Mas. Jadi gimana dong ya?” saya bertanya.

“Jadi mau saya bantuin?” dia menyahut.

“Gimana emang?” kataku.

Lalu dia mengajakku ke sebuah tempat yang agak  jauh dari keramaian tamu lainnya. Masih di sekitar lobi yang sama, ada  kursi panjang dengan meja serta beberapa pegawai negeri sipil yang sibuk dengan urusannya sendiri.

“Jadi gini, Mbak kan belum ke notaris, saya bantuin juga ke notarisnya. Gimana?”

“Saya dengerin Masnya aja dulu deh. Jelasin aja,” kata saya.

“Oke saya langsung aja ya. Jadi ke notaris itu biayanya Rp 75 ribu per dokumen. Ini kan dua dokumen, jadi Rp 150 ribu. Kalo Mbak pergi sendiri, itu gak ada Mbak notaris yang mau dibayar Rp 75 ribu per dokumen, minimal itu Rp 100 ribu.”

Saya mengangguk saja karena memang belum pernah berurusan dengan notaris.

“Nah ini bisa jadi semua besok termasuk legalisasi di sini dan di sana (dia menyebut kantor menteri di Pejambon). Biayanya Rp 100 ribu per dokumen per institusi. Jadi legalisasi di sini total Rp 200 ribu dan di sana Rp 200 ribu. Jadi Rp 400 ribu plus notaris Rp 150 ribu, jadi semuanya Rp 550 ribu. Itu belum termasuk tip buat saya. Kalo buat saya, terserah Mbak aja seikhlasnya berapa,” si Mas menjelaskan dengan lugas.

“Wah, mahal banget ya. Kalo notaris okelah, tapi kalo yang buat di sini dan di sana Rp 400 ribu saya mana punya duit,” kataku. Dalam hati: KALAU PUN SAYA PUNYA DUIT, MENDING DISUMBANG KE MESJID BUAT ZAKAT/INFAQ. MUMPUNG BULAN PUASA!

“Kalo Mbak gak mau ya gak apa-apa. Tapi kalo emang nanti butuh, ini nomor telepon saya. Hubungi aja saya ke sini.” Si Mas menulis nama dan nomor ponselnya yang sampai saat ini masih saya simpan rapi entah untuk apa.

“Oke, Mas. Terima kasih.” Dalam hati: terima kasih sudah menerangkan dengan vulgar praktik ilegal itu kepada saya.

Satu hal yang membuat saya miris, jadi sebenarnya staf atau pejabat di lingkungan birokrasi ini bisa menandatangani dokumen hanya dalam waktu satu hari atau hitungan jam. Tapi kenapa masih saja rakyat dikerjai dan dihabiskan waktunya hanya karena mereka mau bersantai-santai. Ah…

Setelah meninggalkan kantor menteri itu, saya segera mencari notaris. Naik angkot menunju pulang dan mendapatinya di pinggir jalan besar. Jam 3.40  sore ketika saya sampai di resepsionis. Notarisnya sangat baik dan murah hati, yang berkantor di Mampang Prapatan. Tidak sampai 20 menit, dua dokumen saya selesai dilegalisir meskipun dia sempat bingung kenapa dokumen saya mesti menggunakan legalisasi dari  notaris atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan segala.

Berapa rupiah yang harus saya bayar? Hanya Rp 50 ribu saja per dokumen. Ah, si Mas itu bohong berarti. Dia bilang tadi minimal Rp 100 ribu per dokumen. Huh! Oh iya, sesuai dengan ketentuan, untuk legalisasi di Kementerian Hukum dan HAM nanti saya hanya harus membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 25 ribu per dokumen dan Rp 10.000  per dokumen di Kementerian Luar Negeri.

Esok Pagi di Kantor Menteri

Jam 9.15 saya tiba di  kantor menteri di HR Rasuna Said. PNS yang masih terlihat muda itu membuka dokumen saya, lalu sibuk menatap layar monitor komputernya yang berada di bawah meja. Lalu, “Mbak, ini alamat notarisnya gak sesuai dengan data kami. Di sini, notaris dengan nama itu beralamat di Tangerang Selatan, sedangkan ini stempelnya di Mampang Jakarta Selatan. Jadi Mbak harus balik lagi ke kantor notaris itu dan minta Speciment Tandatangan.”

“Oh, oke.” Hanya itu yang keluar dari mulut saya.

“Jadi nanti kalo Mbak mau serahin dokumennya lagi hari ini, Mbak bisa balik ke sini sebelum jam 2 siang. Karena kita tutup jam 2,” suara staf PNS di  loket 11 itu lagi.

“HAH? JAM 2? Kok jam 2?” Serius saya kaget.

“Iya kita tutup jam 2.”

“Kok bisa?”

“Karena bulan puasa, Mbak.”

“Bulan puasa tutup jam 2? Ada istirahatnya?”

“Ada jam 12 sampai jam 1.”

“Terus abis itu tutup jam 2? Wah, makan gaji buta dong ya?”

“Kebijakan di sini seperti itu, Mbak.”

“Kasian kalian….” lalu saya ngeloyor pergi.

Di Kantor Notaris, Ibu Notaris dan seluruh pegawainya bilang bahwa mereka memang pindah ke Mampang dari kantor sebelumnya di Tangerang Selatan. Tetapi mereka sudah mengubah seluruh dokumen dan memberitahukan kepada kementerian itu sejak Desember 2011. Jadi sudah delapan bulan yang lalu. What the hell is this?!?!

Saya tetap membawa Speciment Tandatangan yang diminta PNS itu dan tiba kembali sekitar jam 11.00 WIB, memulai antrean lagi, dan berurusan dengan perempuan itu lagi. Sekitar 30 menit kemudian giliran saya menyerahkan dokumen.

“Mbak, notaris ini udah pindah ke Mampang sejak Desember 2011 dan sudah melapor ke sini. Karena mereka gak mungkin buka kantor di Mampang kalo belum lapor ke sini. Kok  bisa di sini gak update datanya?”

“Kalo untuk update data ada bagian lain lagi, Mbak, bukan di sini. Kami di sini hanya proses dokumen aja.”

“Bilang dong Mbak ke atasannya, antarbagian itu harus terintegrasi. Kan di sini juga perlu data itu. Masa pake data basi dan ngerepotin orang kayak gini jadinya? Kalian yang gak update, jadi saya yang repot.”

“Ya udah Mbak, yang penting kan Mbak udah sampe di sini lagi.”

“Eh, menurut lo urusan gue cuma harus ngeladenin legalisasi dan data basi lo doang? Elo sih enak gak punya kerjaan lain, urusan gue banyak. Jadi kerja yang benerlah biar gak ngerjain orang kayak gini.”

“Tapi itu emang bukan tugas saya, Mbak.”

“Gue gak bilang itu tugas lo ya. Gue bilang, elo sampein ke atasan lo biar datanya terintegarsi dan gak jadi begini orang harus bolak-balik.”

“Iya, Mbak nanti saya sampaikan.”

Lalu dia memberikan saya secara kertas untuk membayar PNBP di BNI. Mestinya ada BNI di ruangan itu, tetapi offline. Sehingga saya pergi ke Setiabudi Building yang ternyata juga offline dan disarankan untuk pergi ke mal di dekat Plaza Festival saya lupa namanya. Jam 1.30 WIB saya sudah tiba lagi di loket 11 dengan satu masalah lainnya. Matahari terlalu terik dan dahaga karena puasa melengkapi kekesalan saya dengan si Mbak PNS itu.

“Mbak, kok Mbak bilang saya tinggal kasih kertas ini untuk bayar PNBP? Saya dan teller BNI tadi jadi bingung gak tau harus bayar berapa dan ke nomor rekening mana,” saya langsung menyerobot ketika si Mbak PNS muncul setelah mengantar dokumen entah ke mana.

“Lho, kan ada slipnya di BNI, Mbak. Lengkap dengan nomor rekening tujuan,” jawabnya.

“BNI mana?”

“Itu…” dia menunjuk kantor unit yang offline di depan mukanya.

“Itu offline Mbak.”

“Saya baru Mbak di sini, jadi gak tau kalo itu offline.”

“Saya juga baru dua hari ini ke sini Mbak, tapi udah tau kalo itu offline. Untung tadi teller BNI di sana nyari contoh orang yang bayar legalisir. Jadi saya tau mesti bayar berapa dan ke rekening mana. Yang bener dong Mbak kalo kerja. Mbak udah ngerjain saya dari tadi pagi.”

“Saya gak ngerjain Mbak….”

“Iya karena data kalian yang basi dan Mbak gak becus kerjanya jadi saya yang repot.”

“Iya, Mbak itu kesalahan saya. Saya minta maaf….”

Ah, puasa hari itu menyesakkan dan semua pahala rasanya dikuras habis oleh emosi dan amarah saya. Kenapa harga birokrasi di sini begitu mahal? Baik dari segi uang, fisik, tenaga, dan emosi? Terlalu banyak yang terbuang jika kita mau cepat. Kapan saya bisa menikmati birokrasi sehari jadi seperti negeri-negeri tetangga? Tapi cerita ini memang berita basi dan sama sekali bukan barang baru di negara ini.

Shares 0

2 responses

  1. Ga sengaja baca, dan salut. Saya jg pernah mengalami hal serupa. Mungkin ini alasan orang-orang terbaik di negeri ini malas jadi PNS. Citranya sudah buruk gara-gara banyak orang yang kerjanya seadanya. Berharap orang-orang yang niat kerja di birokrasi bisa mempengaruhi teman-temannya, dan orang-orang terbaik negeri ini mau jadi PNS bukan karena kerjanya santai dan pendapatan banyak, tp karena memang mau memperbaiki birokrasi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *