Aksi Anarki, Mencoreng Intelekutalitas Mahasiswa (Bagian I)

*Mencoba menggambarkan secara objektif

Rencana Pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada awal Mei 2008 sudah sangat mereshkan masyarakat. Penyelundupan dan pengoplosan BBM marak terjadi di berbagai wilayah. Demonstrasi besar-besaran dilakukan mahasiswa dari berbagai penjuru Tanah Air menentang rencana tersebut. Kepanikan rakyat Indonesia menemukan jawabannya ketika pada Jumat malam (23/5) lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memastikan naiknya harga BBM sebesar 28,7%.

Adalah Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Nasional (Unas) yang langsung merespon negatif keputusan penguasa republik ini menaikkan harga bahan kebutuhan utama tersebut. Mahasiswa Unas yang sudah berkumpul di kampusnya pada Jumat malam segera menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. Mereka memulai aksi sekitar pukul 22.00 WIB, satu jam setelah Yudhoyono mengumumkan kenaikan tersebut.

Tidak ada persoalan dengan aksi yang digelar mahasiswa. Apalagi, aksi tersebut diatur dalam UU No 9/1998 tentang Kemedekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Namun,apakah prosedur praaksi sudah dilakukan, hal ini harus menjadi perhatian. Tidak usah menunggu izin dari kepolisian setempat, mahasiswa hanya perlu melayangkan surat pemberitahuan kepada aparat bahwa mereka akan menggelar aksi di waktu dan tempat tertentu. Saya tidak tahu apakah sudah ada pemberitahuan mahasiswa kepada aparat atas rencana aksi itu. Pasalnya, aksi mahasiswa Unas menolak kenaikan harga BBM berujung bentrok dengan anggota kepolisian setempat.

Mahasiswa menilai polisi melakukan tindakan represif, sementara polisi menganggap mahasiswa sudah mengganggu ketertiban dan kepentingan umum. Siapa pun yang memulai, tindakan anarki yang dilakukan kedua pihak tidak bisa dibenarkan. Aksi anarki sudah mencoreng gerakan mahasiswa yang seharusnya mengedepankan intelektualitas dan argumentasi kokoh dalam menyelesaikan persoalan. Mahasiswa sesungguhnya tidak akan mengandalkan kekuatan otot dalam membungkam sebuah rezim yang dinilai telah menzalimi rakyat!

Ditemukannya narkoba di dalam lingkungan kampus juga semakin menurunkan posisi tawar mahasiswa di hadapan aparat. Apalagi, tiga di antara 34 mahasiswa yang kini ditahan polisi karena bentrokan tersebut, diketahui sebagai pengedar narkoba. Luntur sudah perjuangan mahasiswa membela kepentingan rakyat. Saya jadi sangsi, apakah aksi tersebut murni gerakan Keluarga Besar Mahasiswa Unas? Atau jangan-jangan, hanya tindakan sekelompok oknum mahasiswa yang melegalkan malam-malamnya untuk mengonsumsi narkoba di lingkungan kampus?Kalau benar, Senat Mahasiswa Unas harus menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat dan mahasiswa se-Indonesia!

Penemuan dua buah granat di Ruang Serba Guna Kampus Unas juga menjadi sorotan. Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Sutanto membantah granat aktif jenis nanas tersebut adalah milik kepolisian. Polisi tidak dibekali dengan peralatan perang–seperti zaman Orde Baru, saat menghadapi aksi unjuk rasa. Sampai setik ini, anggap pernyataan tersebut benar. Berspekulasi bahwa itu milik mahasiswa juga tidak mungkin. Artinya, pernyataan Kapolri bahwa ada pihak yang ingin memancing di air keruh harus dikaji kebenarannya.

Paling tidak, mahasiswa Unas melalui Fakultas Hukum Unas harus menjadi bagian dari solusi atas persoalan ini. Unas harus juga mengkaji secara objektif insiden bentrok yang sudah merugikan kampus sebesar Rp600 juta itu. Mahasiswa tentu tidak ingin dinilai bahwa aksi tersebut ditunggangi kepentingan segelintir orang yang memang ingin negara ini carut marut. Atau malah, aksi yang berujung bentrok tersebut sebenarnya memang disetir pihak yang menjual kepentingan nasional demi keuntungan pribadinya? Atau merupakan “pesanan” sebagai pengalihan isu agar tidak ada lagi aksi menolak kenaikan BBM? Sedikit bukti, mahasiwa (Jakarta) kini menggelar aksi solidaritas untuk membebaskan mahasiswa Unas. Bukan lagi aksi menolak kenaikan harga BBM!

Untuk itu, Unas juga harus mengumpulkan argumentasi yang valid dan kokoh bahwa aksi Jumat hingga Sabtu lalu adalah bukti penolakan mahasiswa atas keputusan Pemerintah menaikkan harga BBM! Bahwa mahasiswa Unas harus tetap berusaha membebaskan ke-31 rekannya yang ditetapkan sebagai tersangka karena dituduh melakukan tindakan anarki, itu patut dihargai. Bahwa mahasiswa merasa dizalimi oleh aparat sehingga terlibat bentrok, masih perlu ditelusuri kebenarannya. Namun, mahasiswa juga jangan merasa paling benar atas tindakan yang telah dilakukannya. Jangan melihat keslahan pihak lain kalau tidak berani melihat kesalahan diri dan kelompok. Apalagi jika benar masyarakat setempat telah terganggu dengan aktivitas mahasiswa Unas. Lalu, apakah masih pantas menyebut diri sebagai representasi dari rakyat???

*Semoga tulisan ini bisa menjadi pemicu untuk menilai semua hal secara objektif berdasarkan sebab akibat yang sesuai fakta.*

Baca selanjutnya: Aksi Anarki, Mencoreng Intelektualitas Mahasiswa (Bagian II)

Mencoba menggambarkan sudut pandang mahasiswa

 

0 Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *