Bukti Indonesia Tidak Punya Pemimpin

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diumumkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Jumat (23/5) lalu berdampak buruk. Aksi demonstrasi berujung bentrok antara mahasiswa dengan aparat kepolisian adalah salah satu implikasinya. Contoh lain yang fatal, Pemerintah jadi merasa berjasa dengan menyalurkan bantuan langsung tunai alias BLT senilai Rp100.000 per orang miskin selama enam bulan.

Kebijakan BLT menjadi fatal karena selain bukan solusi tepat atas melonjaknya harga BBM, juga merupakan program pembodohan massal. Masyarakat Indonesia dipaksa untuk menghamba pada Pemerintah dengan mengantre untuk mendapat dana langsung tersebut. Rakyat Indonesia digiring menjadi bangsa yang tidak malu minta melulu di saat ada momen terbaik untuk bangkit. Sialnya lagi, SBY dengan bangga menyatakan uang seratus ribu tersebut merupakan kompensasi atas naiknya harga BBM. Padahal, akibat dari naiknya BBM berimplikasi jangka panjang, sedang BLT hanya program jangka pendek dan menimbulkan kericuhan baru.

Yang lebih menyedihkan, setelah mengumumkan harga BBM naik, Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indriati menyebutkan, angka kemiskinan akan turun pada akhir 2008. Hal ini ditanggapi dingin oleh Direktur Eksekutif Indef Ahmad Erani Yustika. Erani mengatakan pernyataan Sri Mulyani merupakan kebohongan publik. Pendapat Sri Mulyani dinilai tidak masuk logika awam dan tidak berdasar teori ekonomi mana pun. “Saya rasa mereka (Pemerintah) juga tahu kalau yang mereka sampaikan itu salah. Saya berani menantang siapa saja yang mengatakan dengan kenaikan harga BBM angka kemiskinan akan turun,” tandas Erani.

Akhirnya, pernyataan sastrawan Indonesia Pramoedya Ananta Toer bahwa Indonesia tidak punya pemimpin terbukti. Meski pun kenyataan ini sudah lama diamini banyak pihak. Namun bukti nyata hari ini terpampang di depan mata. Pemerintan Provinsi DKI Jakarta baru mengumumkan tarif baru angkutan di Jakarta pada Rabu (4/6). Padahal pascakenaikan harga BBM, terhitung sejak Sabtu, 24 Mei, supir angkutan kota (angkot) dan bus, disokong oleh Organisasi Angkutan Darat (Organda) sudah menaikkan tarif angkutan, disusul kenaikan kebutuhan pokok lain.

Ini adalah bukti nyata rakyat Indonesia, khususnya masyarakat DKI Jakarta, tidak memandang pemimpin mereka. Hal ini juga menegaskan bahwa orang yang tidak bisa mengantisipasi konsekuensi logis dari kebijakan yang dia keluarkan bukanlah pemimpin! Selayaknya, SBY dan jajarannya tahu akibat dari kenaikan BBM malam itu. Mestinya bersamaan dengan disampaikannya kebijakan tersebut dia langsung memerintahkan para pembantunya untuk menyesuaikan kondisi di lapangan. Bahwa ada genderang penolakan yang ditabuh oleh seluruh masyarakat Indonesia, itu lain soal.

Pemimpin yang mengombang-ambingkan rakyatnya bukanlah pemimpin. Rencana kenaikan harga BBM tanpa menyebut kapan waktunya sudah membuat pelaku pasar berspekulasi. Disusul dengan kebijakan menaikkan harga BBM pada 23 Mei yang tidak diimbangi dengan penyesuaian harga di beberapa aspek semakin mengungkapkan siapa pemimpin Indonesia. Apalagi, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga sudah memastikan Pemerintah tidak akan membatalkan kenaikan harga BBM meski aksi penolakan hingga kini masih berlangsung. Jadi, harus sejak awal ditegaskan penyesuaian di semua sektor kehidupan masyarakat yang merasakan imbas kenaikan harga BBM.

0 Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *