Banjir (Lagi), Si Media Darling Mulai Disindir

WARNA langit Indonesia belakangan lebih sering gelap. Matahari bahkan kerap terlelap meski pagi telah menyapa. Siang hari pun terasa petang. Yang biasa mengutuk sengatan panas matahari sepertinya sedang menjerit-jerit meminta kehadiran sinarnya. Tidak hanya tanah yang basah, bahkan atap rumah tak lagi terlihat karena dilimpahi banjir. Indonesia dalam bencana hanya karena tidak bisa mengelola air.

Banjir, tanah longsor, pohon tumbang, jalan raya amblas, serta bentuk bencana lain yang dihadapi Indonesia hari-hari ini terjadi cuma karena kita dikalahkan air. Bagi saya, tulisan ini menjadi sindiran juga karena saya pun baru tersadar dengan fakta ini. Pengetahuan ini dimulai ketika siaran pers Kaleidoskop Infrastruktur 2013 dilakukan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada awal tahun ini.

Saya mengutip pernyataan Dedy S Priatna, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas, “Indonesia berlimpah air tetapi daya tampung air sangat rendah. Sehingga jika musim hujan kita kebanjiran, dan saat musim kemarau kita kering. Karena air (hujan) langsung terjun ke laut.” Bagi sebagian kita, pernyataan ini tentu biasa didengar. Biasa masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Bukan fakta yang mencengangkan. Bahkan tak akan pernah diingat kala banjir karena kita disibukkan dengan penanggulangan banjir. Lupa bahwa mitigasi seharusnya menjadi kunci utama.

Kalau kutipan tadi bisa saja kita abaikan, bagaimana dengan penjelasan lanjutan dari Dedy S Priatna ini, “Daya tampung kita (hanya) 54 meter kubik per tahun per kapita, padahal kebutuhannya mencapai 1.975 meter kubik per tahun per kapita. Ini berdasarkan data 2012. Kita hanya satu tingkat di atas Ethiopia.”

Mari tengok daya tampung air Thailand yang mencapai 1.277 meter kubik/tahun per kapita, Meksiko 1.104 meter kubik per tahun per kapita. Tidak perlu terlalu tinggi melihat Amerika Serikat yang sudah sampai di angka 5.991 meter kubik per tahun per kapita. Khusus untuk daya tampung air ini, beritanya bisa ditemukan di www.tempo.co dan www.republika.co.id.

Jadi sejak merdeka tahun 1945, daya tampung air Indonesia hanya 2,7% dari total yang dibutuhkan. Pertanyaannya, apa saja yang selama ini dilakukan pemerintah? Yang belum pernah ada di catatan saya, berapa persen dari total 2,7% tersebut yang dibangun pada masa hampir 10 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono? Atau jika hari-hari ini sebagian kita mulai sinis dengan blusukan Gubernur Jakarta Joko Widodo, kita perlu sama-sama memasukkan kriteria penilaian kinerja Jokowi dari sisi peningkatan kemampuan infrastruktur Jakarta menampung air.

Mumpung Jokowi baru satu tahun lebih sedikit menjabat, Anda yang masih berprofesi sebagai wartawan, yang masih bisa blusukan untuk mengulik data, bolehlah membagi data daya tampung air Jakarta sebelum Jokowi dilantik, sampai nanti dia menghabiskan masa jabatan selama lima tahun. Atau bolehlah saya, dan orang-orang awam lainnya yang jauh dari jangkauan data resmi pemerintah mendapat informasi valid dari Anda tentang upaya dan hasil yang telah dilakukan pemerintah terkait daya tampung air Indonesia.

Saya ingat beberapa tahun lalu ketika kekeringan terjadi di sejumlah titik, bahkan pompa-pompa air Jakarta kehabisan air untuk disedot. Di Depok, seorang teman yang tinggal di sana bercerita bahwa air nyaris habis. Sejumlah pemukiman dan perumahan kehilangan pasokan air bersih. Tentu kita tidak ingin kembali merasakan kekeringan setelah banjir surut.

Saya pribadi bukan tipe orang yang melihat segala hal dari hasil, melainkan proses. Jika sebagaian kita hari ini sinis tentang kinerja Jokowi, yang kebetulan tidak saya pilih saat Pilkada 2012, saya masih merasa sebaliknya. Belum ada hal yang perlu disindir tentang apa yang dia lakukan. Malah saya bertanya, mengapa Jokowi disindir ketika dia sedang membenahi akibat dari pemberian izin pembangunan apartemen, mal, minimarket, perumahan, dan gedung perkantoran, yang letaknya di daerah resapan air yang sudah dilakukan jauh sebelum Jokowi berpikir untuk menjadi Gubernur Jakarta?

Dan bagi saya, jangankan Jokowi yang sejauh ini terlihat lebih konkrit dibanding pemimpin sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono saja yang (ternyata) tidak pernah saya rasakan keberadaannya di antara kesulitan rakyat, saya beri waktu lima tahun untuk membuktikan omong kosongnya. Pada diri saya juga, terlalu banyak sumpah serapah untuk disampaikan kepada setiap pemimpin termasuk Jokowi jika memang sudah menunjukkan tanda-tanda mengecewakan.

Bahkan jika pada waktunya saya harus melakukan penilaian dan Si Media Darling itu ternyata gagal dengan sejumlah paramater, itu persoalan lain. Toh saya sudah berkali-kali mengakui bahwa pemimpin yang saya pilih gagal total. Tetapi untuk saat ini, masih sulit bagi saya mengabaikan proses yang sudah dilakukan Jokowi di Pasar Minggu di mana saat itu pedagang tumpah ruah membuat macet, di Tanah Abang, di Waduk Pluit, di Waduk Ria Rio, relokasi warga ke sejumlah rumah susun, sejumlah festival budaya, bus tingkat pariwisata, dan MRT maupun monorel, dan beberapa hal lainnya.

Rasanya tidak perlu pakai prolog bahwa banjir sudah ada sejak zaman Belanda, fakta bahwa kita hanya punya 2,7% daya tampung air saja sudah bisa dicerna logika mengapa hampir semua wilayah Indonesia direndam air. Belum lagi jika kita harus mengorek wilayah mana saja yang seharusnya menjadi ruang terbuka hijau (RTH) serta daerah resapan tetapi disalahgunakan menjadi apartemen atau mal. Sepertinya kita butuh berita blak-blakan tentang sebuah RTH dan wilayah resapan air yang sudah dialihfungsikan, dan berita itu sejauh ini belum saya temukan di media mainstream mana pun (bisa saja riset saya masih dangkal).

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Urban Poor Consorsium (UPC), seperti dikutip dari eramuslim.com, sejak 2005 telah menulis bahwa “Jakarta adalah sebuah baskom yang dikelilingi oleh beton-beton tol lingkar luar. Baskom yang sebagian besar dasarnya sudah padat oleh beton. Resapan air yang kian menipis. Jakarta sebagai kota air tidak pernah sungguh-sungguh dirancang sesuai dengan karakter alamnya…”

Bagi yang punya akses meliput di Kementerian Negara Lingkungan Hidup, boleh mampir ke ruang Asisten Deputi Urusan Pengendalian Kerusakan Hutan/Lahan. Di sana ada data jumlah resapan air di Jakarta dan sekitarnya yang secara kualitas dan kuantitas telah berkurang. Jika boleh mengutip LSM Walhi, lahan serapan air yang tersisa di Jakarta saat ini hanya tinggal 6%, dari presentasi ideal yang semestinya 30% untuk sebuah kota, tidak hanya Jakarta.

Tentu data yang saya sampaikan ini bukan data terbaru karena hanya diperoleh dari internet. Dan saya tidak keberatan untuk melihat data terkini agar bisa menilai seberapa baik kinerja para pemimpin kita dalam mengelola air di negeri tropis ini. Jangan sampai konotasi air yang sedianya merupakan tanda kehidupan, secara terus-menerus bergeser menjadi bencana yang berujung kematian. (*)

0 Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *